PUBLIC HEARING

Written by hukum tulungagung on . Posted in Artikel

SAMBUTAN 

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN TULUNGAGUNG

DALAM RANGKA

PUBLIC HEARING PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

TANGGAL :  27 MARET 2014

PUBLIC HEARING

Written by hukum tulungagung on . Posted in Artikel

SAMBUTAN 

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TULUNGAGUNG

DALAM RANGKA

PUBLIC HEARING

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

TANGGAL :  27 MARET 2014

    Assallamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Yth. Sdr. Narasumber,

Yth. Sdr. Peserta Public Hearing yang berbahagia,

             Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wata’ala, dimana atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya, kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara Publik Hearing dalam rangka Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dalam keadaan sehat wal’afiat.

Hadirin yang kami hormati, Perlu disampaikan bahwa saat ini di Kabupaten Tulungagung untuk penataan kelembagaan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dimana Perda tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Seiring dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan kelembagaan di Kabupaten Tulungagung maka di Tahun 2014 ini akan dilakukan perubahan pada Perda Nomor 16 Tahun 2011 dimaksud. Hadirin yang kami hormati Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah inilah maka melalui Public Hearing yang digelar hari ini diharapkan adanya masukan dan saran dari peserta mengenai hal-hal yang perlu diakomodasi sehingga Peraturan Daerah yang akan disusun dapat lebih terarah dan nantinya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.               Hadirin yang berbahagia, Hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah ini adalah adanya perubahan struktur pada beberapa SKPD yang nantinya akan dimasukkan ke SKPD lain, dan juga perubahan status pada Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi menjadi Badan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Tulungagung. Untuk itulah dalam rangka persiapan penyusunan Peraturan Daerah ini melalui kegiatan yang diselenggarakan hari ini diperoleh masukan sebagai bahan kajian dan pendalaman materi sebelum Ranperda dimaksud dikirim ke DPRD Kabupaten Tulungagung. Hadirin yang kami hormati, Perlu kami informasikan bahwa di awal Tahun 2014 ini Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dimana peraturan tersebut mencabut peraturan yang ada sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001. Dalam Peraturan Meteri Dalam Negeri tersebut diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut :
  1. Penambahan jenis Produk Hukum Daerah yaitu Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
  2. Pencantuman nama provinsi pada halaman pertama di bawah kop lambang Negara terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
  3. Pencantuman nama provinsi pada halaman pertama di bawah kop lambang DPRD terhadap Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
  4. Rancangan Perda dan Perbup yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD terkait sebelum diajukan ke Bupati.
Beberapa ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung berupa Ranperda tentang Penyusunan Produk Hukum yang telah dilakukan pembahasan dengan pansus DPRD hingga tahap finalisasi. Sambil menunggu berlakunya Perda tentang produk hukum daerah tersebut oleh karena pada prinsipnya Permendagri juga mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan diinformasikan kepada SKPD melalui surat Nomor : 050/173/013/2014. Hadirin yang kami hormati, Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka kami berharap adanya partisipasi dari segenap undangan untuk memberikan masukan, saran atau informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah. Selanjutnya kepada nara sumber kami berharap dapatnya memfasilitasi mekanisme penyampaian saran dan masukan tersebut sehingga dapat dirumuskan dalam suatu kaidah yang konsisten dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmannirrohim,  Publik Hearing dalam rangka Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah saya nyatakan dibuka. Sekian terima Kasih. Wassalamu’alaikum Warrohmatullohi Wabarrokatuh.

Tulungagung, 27 Maret 2014

 

KEPALA BAGIAN HUKUM,

PUDJI ASTUTI, SH

Pembina TK I

NIP. 19600516 198603 2 008